JAKARTA  - Koalisi Aktivis Banten-Jakarta kini mengangkat isu pertambangan ilegal di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, ke permukaan. Mereka mendesak pemerintah beserta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas guna melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ancaman dari pertambangan ilegal di Lebak tidak dapat dianggap enteng, terutama dengan kerusakan lingkungan yang terjadi berlarut-larut. Ketua Umum Koalisi Aktivis Banten-Jakarta, Linggar Gulthor Babega, menjelaskan bahwa eksploitasi alam yang terjadi saat ini melanggar nilai-nilai agama dan Pancasila yang seharusnya menjadi landasan hidup bangsa. Dalam dialog yang mendalami tanggung jawab kemanusiaan, Linggar mengutip QS Al-Araf: 56 yang mengingatkan manusia agar tidak merusak alam setelah diperbaiki oleh Allah. "Sebagai khalifah di bumi, manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan," tegasnya.

Linggar mengungkapkan bahwa dampak pertambangan ilegal sangatlah signifikan dengan kerusakan hutan, tercemarnya air, dan degradasi lahan yang makin memburuk seiring lajunya aktivitas tersebut. "Negara telah mengatur bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun kenyataannya, eksploitasi ilegal masih terjadi tanpa kontrol yang ketat," ujarnya.

Lemahnya Penegakan Hukum dan Dugaan Keterlibatan Oknum

Sorotan lain dari koalisi adalah lemahnya tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Walau regulasi jelas melarang kegiatan tambang tanpa izin, kenyataannya praktik ini tetap berlangsung karena dugaan keterlibatan oknum aparat dan pejabat yang justru melindungi aktivitas ilegal tersebut.

"Faktanya, aparat lebih sering menindak pekerja kecil dibandingkan pemodal besar. Ada indikasi kuat bahwa jaringan kuat para pelaku membuat penegakan hukum tumpul," kata Linggar, menyoroti paradoks yang terjadi di lapangan.

Linggar juga menambahkan bahwa tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan independen, pertambangan ilegal akan terus menjadi ancaman bagi lingkungan dan keadilan sosial. "Tanpa aturan main yang tegas, praktik-praktik semacam itu akan terus berlanjut dan semakin memperburuk kondisi lingkungan kita."

Kerugian Negara dan Dampak Sosial di Kabupaten Lebak

Koalisi Aktivis Banten-Jakarta telah melakukan investigasi mendalam dan menemukan bahwa pertambangan ilegal di wilayah selatan Lebak telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Hal ini menciptakan masalah lingkungan yang seolah tanpa solusi, menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah akibat pajak dan royalti yang tak dibayarkan.

"Praktik ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah karena mereka tidak membayarkan pajak dan royalti," ungkap Linggar, menambahkan bahwa angka ini hanyalah puncak dari gunung es, mengingat banyak aspek lain yang tak terlihat.

Selain kerugian finansial, dampak sosial dari pertambangan ilegal ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Lingkungan rusak mengakibatkan bencana alam lebih mudah terjadi, dan produktivitas pertanian menurun drastis. Ini akhirnya berimbas pada menurunnya kualitas hidup penduduk setempat. Hilangnya sumber pendapatan utama masyarakat dari sektor pertanian menambah beban ekonomi keluarga di wilayah tersebut.

Desakan untuk Penanganan Menyeluruh dan Berkelanjutan

Melihat dampak buruk yang terus berlanjut, Koalisi Aktivis Banten-Jakarta menyerukan adanya intervensi pemerintah yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan untuk menghentikan rantai pertambangan ilegal ini. Langkah-langkah sistematis perlu diambil untuk memastikan tidak ada celah bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab dalam mengekploitasi sumber daya alam.

"Kita memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menangani masalah ini secara holistik," desak Linggar. "Tanpa kerja sama yang solid dan keberanian untuk melawan korupsi serta nepotisme, harapan untuk menyelamatkan lingkungan kita menjadi angan belaka."

Dengan dampak yang sangat luas dari aktivitas pertambangan ilegal ini, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, diharapkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk segera menghentikan praktik yang merugikan banyak pihak tersebut.

Penegasan Pemerintah untuk Tindak Lanjut

Saat ini, bola ada di tangan pemerintah untuk membuktikan komitmen terhadap lingkungan dan keadilan. Masyarakat Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, berharap besar agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat merasakan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan. Desakan dari Koalisi Aktivis Banten-Jakarta menjadi momentum bagi pemerintah untuk bertindak. Inilah saatnya membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak tumpul di hadapan modal besar.