Polda Kepri dan Bank Indonesia Perkuat Sinergi Pengawasan Keuangan di Perbatasan, Tekan Praktik Ilegal

JAKARTA  – Bertujuan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas keuangan di wilayah perbatasan, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) bersama dengan Bank Indonesia (BI) sepakat menjalin sinergi dalam pengawasan transaksi keuangan. Keputusan ini diambil mengingat tingginya intensitas praktik ilegal seperti pencucian uang, penyelundupan, dan peredaran uang palsu di daerah tersebut.

Komitmen ini ditegaskan dalam sebuah pertemuan strategis antara Kepala Polda Kepri, Irjen. Pol. Asep Safrudin, dan Kepala Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolda pada Selasa, 25 Februari 2025 ini membentuk landasan baru bagi pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

Tingkatkan Pengawasan, Cegah Kejahatan Keuangan

Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Asep Safrudin, menekankan pentingnya pengawasan transaksi keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah berbagai tindakan yang merugikan negara. "Polda Kepri siap bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memastikan keamanan transaksi keuangan serta memberantas berbagai praktik ilegal yang berpotensi merugikan perekonomian nasional," ujarnya. Menurut Asep, pihaknya sudah berpengalaman dalam menggagalkan beberapa upaya penyelundupan uang yang sering kali dilakukan dengan modus yang beragam.

Beberapa kasus yang berhasil dibongkar, lanjut Kapolda, menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan keuangan di wilayah Kepri. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah proaktif dan kolaborasi yang kuat antara lembaga penegak hukum dan institusi keuangan.

Bank Indonesia Apresiasi Langkah Strategis Polda Kepri

Rony Widijarto, Direktur BI Kepri, menyambut baik langkah-langkah proaktif yang telah dilakukan oleh Polda Kepri. "Kolaborasi antara BI dan Polda Kepri sangat penting dalam memastikan transaksi keuangan di Kepri berlangsung aman, transparan, dan bebas dari praktik ilegal seperti pencucian uang serta penyelundupan valuta asing," kata Rony. Ia menambahkan bahwa Kepri adalah salah satu wilayah dengan aktivitas penukaran uang terbesar di Indonesia, sehingga pengawasan ketat adalah kebutuhan mutlak.

Menurut Rony, kesepakatan ini diharapkan memperkuat integritas sistem keuangan di wilayah tersebut, menekan risiko keuangan, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Dengan pengawasan yang lebih baik, efektivitas sistem perbankan diharapkan meningkat dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan Ketahanan Pangan di Kepri

Di luar masalah keuangan, Kapolda Asep juga menyoroti tantangan ketahanan pangan yang mengemuka di Kepri. Daerah ini menghadapi problem keterbatasan lahan pertanian dan tekanan inflasi. Sebagai upaya konkret, Polda Kepri menginisiasi pembentukan dapur umum di dua lokasi untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Langkah ini diakui oleh BI sebagai bagian dari komitmen penuh untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kepri. Selain berfokus pada pengamanan transaksi finansial, kedua institusi ini juga memperhatikan aspek ketahanan ekonomi secara holistik.

Sinergi Informasi dan Koordinasi Berkala

Kesepakatan antara Polda Kepri dan Bank Indonesia tidak sebatas pada pertemuan awal ini. Kedua belah pihak bertekad untuk meningkatkan koordinasi dan berbagi informasi secara berkala. Rencana ini meliputi pembuatan forum koordinasi rutin yang melibatkan elemen-elemen terkait untuk memastikan bahwa pengawasan transaksi keuangan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan adanya sinergi yang lebih kuat, kedua institusi berharap bisa menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan stabil serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kepri. Upaya ini diharapkan menjadikan Kepri sebagai contoh daerah perbatasan yang memiliki tingkat pengawasan keuangan yang unggul, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan berdaya saing tinggi dalam lingkup nasional dan internasional.

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Selain aspek pengawasan dan kebijakan dari institusi pemerintahan, Kapolda Asep dan Direktur BI Rony juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam pengawasan dengan melaporkan praktik-praktik mencurigakan. Partisipasi masyarakat dianggap esensial dalam membangun sistem pengawasan yang efektif dan partisipatif.

Dengan mengajak masyarakat terlibat, tidak hanya sisi pengawasan yang ditekankan, namun juga kesadaran dan pendidikan finansial yang relevan di tingkat grassroots, sehingga mendorong komunitas yang lebih menghargai dan memahami praktik transaksi keuangan yang lawful dan righteous.

Dengan demikian, sinergi antara Polda Kepri dan Bank Indonesia serta dukungan masyarakat diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi mikro dan makro wilayah namun juga membangun jaringan pengamanan yang solid terhadap berbagai ancaman keuangan yang mungkin timbul di masa depan.