Pemkot Depok Selenggarakan Workshop TPID untuk Sinkronisasi Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyelenggarakan workshop Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan fokus pada sinkronisasi rencana pengendalian inflasi jangka menengah antara tingkat nasional, provinsi, dan Kota Depok. Acara ini berlangsung di Hotel Savero pada hari Senin, 17 Feberuari 2025 dan menjadi langkah awal bagi TPID Kota Depok untuk memperkuat koordinasi di tahun 2025.

Workshop yang digelar merupakan inisiasi TPID sebagai bagian dari upaya strategis untuk menjaga kestabilan harga dan mengatasi tantangan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemkot Depok berusaha memastikan bahwa kebijakan lokal sejalan dan terkoordinasi dengan kebijakan nasional serta provinsi.

Wali Kota Depok dalam sambutannya menekankan pentingnya workshop ini sebagai platform untuk membangun sinergi antara semua pihak terkait, guna mengatasi persoalan inflasi yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. "Sinkronisasi ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan," jelasnya.

Upaya Sinergi Antara Tingkat Nasional, Provinsi, dan Lokal

TPID Kota Depok memaparkan sejumlah rencana strategis dalam workshop ini, yang mencakup penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terkoordinasi. Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap kebijakan inflasi yang diterapkan secara lokal tidak bertentangan dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Seorang narasumber dari Kementerian Keuangan yang hadir sebagai pembicara dalam workshop ini mengatakan, "Koordinasi antara pusat, provinsi, dan kota adalah kunci untuk penanganan inflasi yang efektif. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang tailor-made untuk setiap daerah."

Memperkuat Kapasitas TPID Kota Depok

Salah satu tujuan dari workshop ini adalah untuk memperkuat kapasitas TPID Kota Depok dalam mengelola inflasi dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang ada. Kepala Biro Perekonomian Kota Depok menjelaskan bahwa bagian dari upaya ini adalah meningkatkan monitoring dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

"Melalui peningkatan kapasitas, kami berharap TPID dapat bekerja lebih efektif dan responsif terhadap fluktuasi harga yang terjadi di pasaran," ujar Kepala Biro Perekonomian tersebut.

Partisipasi Berbagai Pihak

Acara ini juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta tokoh masyarakat dan akademisi. Adanya keragaman peserta dalam workshop ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai tantangan inflasi.

Seorang akademisi dari universitas ternama di Indonesia yang menjadi peserta aktif dalam diskusi panel menyampaikan, "Diskursus semacam ini penting untuk terus dilanjutkan, karena pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kita semua sebagai bagian dari masyarakat."

Langkah Ke Depan

Dalam sesi penutupan, Pemkot Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait dan berencana untuk menyusun rencana aksi yang lebih rinci dan berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari workshop ini. Rencana aksi ini diharapkan mampu mengantisipasi dan merespons berbagai dinamika ekonomi yang dihadapi ke depan.

Workshop ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintahan kota untuk lebih proaktif dan siap dalam menghadapi tantangan-tantangan inflasi yang mungkin terjadi, serta mewujudkan visi ekonomi yang lebih stabil, baik di level lokal maupun nasional.

Dengan demikian, melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Kota Depok diharapkan dapat menjadi salah satu contoh sukses dalam mengelola inflasi daerah secara efektif, berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.