Erick Thohir Tegaskan Komitmen Transparansi dan Profesionalisme BPI Danantara di Bawah Arahan Prabowo Subianto

JAKARTA - Pada Senin, 24 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi upaya percepatan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia, dengan tujuan akhir mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memastikan arah dan strategi BPI Danantara berjalan dengan baik, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, ditunjuk sebagai ketua dewan pengawas badan tersebut.

Dalam pernyataan resminya yang diunggah di akun Instagram @erickthohir, Erick menegaskan bahwa BPI Danantara akan dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. "Tentunya, kami akan bekerja sama dengan seluruh jajaran untuk memastikan Danantara beroperasi secara transparan, akuntabel, dan profesional," ujar Erick lewat unggahannya, menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Peluncuran BPI Danantara ini didukung oleh beberapa dasar hukum baru, yakni Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. Dengan latar belakang ini, Erick ingin memastikan bahwa fungsi pengawasan yang ia emban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Peluncuran Danantara hari ini menandai langkah penting kita sebagai bangsa untuk memastikan hilirisasi dan percepatan industrialisasi terus berjalan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun," tambah Erick, memberi gambaran tentang visi besar yang ada di balik pendirian BPI Danantara.

Presiden Prabowo, dalam pidatonya saat acara peresmian, mengungkapkan bahwa BPI Danantara kini mengelola dana modal yang sangat besar, mencapai angka US$900 miliar atau setara dengan sekitar Rp14.715 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS). Dana tersebut mencakup initial funding atau pendanaan awal yang diproyeksikan mencapai US$20 miliar, atau sekitar Rp326,01 triliun. "Dana ini akan menjadi motor penggerak bagi pencapaian tujuan strategis nasional kita," tegas Prabowo.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan memperkuat akuntabilitas keuangan, BPI Danantara akan bekerja sama dengan tujuh BUMN strategis di Indonesia. Ketujuh BUMN ini diharapkan bisa menjadi katalisator utama bagi pengembangan investasi serta meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia di pentas internasional. Berikut adalah ketujuh BUMN yang terlibat:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2. PT Pertamina (Persero)
3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)
4. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)
5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)
7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

Kolaborasi antara BPI Danantara dengan BUMN-BUMN ini diharapkan bisa mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam sekaligus memajukan riset dan teknologi di berbagai sektor. "Kolaborasi ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan badan usaha untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan lebih maju," jelas Erick.

Fokus lain yang menjadi perhatian BPI Danantara adalah memaksimalkan nilai tambah dari tiap-tiap sektor yang dikelola oleh BUMN. Sebagai contoh, sektor energi dan telekomunikasi yang dikelola oleh PT PLN dan PT Telekomunikasi Indonesia diharapkan bisa mengalami percepatan transformasi digital dan energi bersih. Sementara itu, sektor perbankan BUMN yang mencakup Bank Mandiri, BRI, dan BNI memainkan peran penting dalam mendukung industri kecil dan menengah (IKM) sebagai bagian dari strategi inklusi finansial.

Langkah ini, meskipun ambisius, juga menyimpan risiko yang perlu diantisipasi dengan cermat. Pengalaman masa lalu dalam pengelolaan investasi dan aset negara seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat sistem dan prosedur pengawasan. "Risiko pasti ada, tapi dengan sistem yang baik, risiko ini bisa kita kelola," imbuh Erick.

Dengan demikian, peluncuran BPI Danantara ini menandai fase baru dalam perjalanan ekonomi Indonesia yang lebih terencana dan terarah. Diharapkan, dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional, BPI Danantara tidak hanya menjadi pengelola investasi yang sukses tetapi juga model pengelolaan badan usaha negara yang inspiratif. Keberhasilan BPI Danantara diharapkan bisa membuka jalan bagi pendekatan serupa dalam proyek pembangunan masa depan di Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia melimpah, Indonesia memegang posisi strategis dalam peta ekonomi global. Dengan pembentukan BPI Danantara, Indonesia berharap dapat memaksimalkan potensi tersebut, menjadikannya landasan bagi kebangkitan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.